-->

Infrastruktur Koruptif Senjata Pencitraan Politik Jelang Pilkada PALI

Dibaca:
Jumat, 23 Oktober 2020 / 20.47
TERBENGKALAI: Salah satu pasar di Kabupaten PALI bernilai investasi miliaran rupiah, yang kini terbengkalai. 



Dyaksa, PALI - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) 2020 pada 9 Desember mendatang, pembangunan infrastruktur sepertinya masih menjadi "senjata politik" bagi kontestan dan kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat.


Padahal isu infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI sudah sejak dulu menjadi sorotan negatif publik. Mulai dari kualitas bangunan, hingga besarnya anggaran untuk pembangunan jalan.


Seperti halnya proyek peningkatan Jalan Simpang Rasau-Simpang Raja, yang hampir setiap tahun dilalukan Pemkab PALI, yang menelan anggaran mencapai lebih dari Rp 80 miliar.


Begitu juga dengan proyek peningkatan Jalan Simpang Betung-Talangakar Pendopo, yang menghabiskan anggaran mencapai lebih dari Rp 100 miliar melalui dana pinjaman SMI.

[cut]

TERBENGKALAI: Salah satu pasar di Kabupaten PALI bernilai investasi miliaran rupiah, yang kini terbengkalai.



Ironisnya, kedua ruas jalan tersebut masih saja terlihat kurang bagus. Sebab kondisi permukaan jalan masih cenderung bergelombang, seperti yang terlihat di ruas jalan penghubung antara Simpang Betung dan Talangakar.


Di sisi lain, temuan terkait dugaan kerugian negara dalam pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur pada leading sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten PALI, justru semakin menguatkan jika infrastruktur di daerah tersebut tidak layak dijadikan bahan pencitraan politik. 


Hal ini mengingat, mutu bangunan tidak sesuai nilai anggaran yang dikucurkan.  Bahkan mekanisme dalam proses. Dan tahapan pengerjaan proyek infrastruktur terindikasi koruptif.


Seperti diketahui, realisasi belanja modal Pemkab PALI tahun anggaran 2018 mencapai lebih Rp 888 miliar. Dari total anggaran tersebut, yang terealisasi hanya sebesar Rp 622,8 miliar.


Dari nilai realisasi itu, diketahui terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan atau sebesar Rp 23,66 miliar pada Dinas PUPR Kabupaten PALI, yang berpotensi merugikan negara.

[cut]

TERBENGKALAI: Salah satu pasar di Kabupaten PALI bernilai investasi miliaran rupiah, yang kini terbengkalai.



Salah satu item pekerjaan proyek infrastrukur yang bermasalah ialah peningkatan Jalan Talangakar-Betung dengan menggunakan dana SMI sebesar Rp 111, 92 miliar.


Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selaku auditor negara, menemukan kekurangan sejumlah volume pekerjaan sebesar  lebih dari Rp 221,72 juta.

 

Kemudian, pada peningkatan Jalan Tanahabang-Modong dengan nilai anggaran sebesar Rp 12,61 miliar, juga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar lebih dari Rp 129, 93 juta.


Untuk diketahui bersama, banyak kepala daerah di Indonesia tersandung kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait proyek Infrastruktur.

[cut]

TERBENGKALAI: Salah satu pasar di Kabupaten PALI bernilai investasi miliaran rupiah, yang kini terbengkalai.



Hal ini jelas menunjukkan, proyek pembangunan infrastruktur masih menjadi "ladang empuk" bagi para kepala daerah maupun pimpinan instansi di bawahnya, untuk menguras dan menggerogoti keuangan daerah.


Modusnya pun cukup beragam. Misalnya saja kasus OTT KPK di Muaraenim tahun lalu. Dalam kasus tersebut, KPK mengendus praktik pemberian fee proyek senilai lebih dari Rp 13 miliar.


Uang tersebut merupakan komitmen fee atas 16 paket proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim.


Menariknya, uang suap tersebut diketahui turut mengalir ke beberapa oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim, sesuai keterangan beberapa saksi mata dalam proses persidangan. (budi)

Komentar Anda

Terkini